Kunjungan ke Samarinda, Mentan Amran Tegaskan Sikat Mafia Pangan dan Sawit Tanpa Pandang Bulu
By Admin
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman
nusakini.com, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya memberantas praktik mafia pangan dan kecurangan tata niaga pertanian yang merugikan petani di seluruh Indonesia. Pernyataan tegas tersebut disampaikan Amran saat melakukan kunjungan kerja di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Senin (16/11/2026).
Amran menyatakan kesiapannya menghadapi berbagai risiko dan serangan balik dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan penertiban tersebut. Ia mengklaim terdapat kelompok pemodal besar yang berupaya menyerangnya melalui media sosial akibat langkah penindakan yang dilakukan pemerintah.
"Banyak yang tidak senang. Yang tidak senang 10 orang, 20 orang. Tapi mereka konglomerat. Dia memainkan medsos. Dia hina kita. Saya katakan izin Bapak Presiden Prabowo, silakan (mereka) hina saya. Selama sesuai Al-Quran, Sunnah Rasul, Undang-Undang, tidak akan saya mundur setapak pun (memberantas mafia pangan)," ujar Amran dalam keterangan resminya, Senin (16/11/2026).
Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, Kementerian Pertanian mencatat sebanyak 115 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai dugaan kasus kejahatan sektor pertanian. Khusus untuk dugaan pelanggaran tata niaga perberasan, aparat penegak hukum tercatat menetapkan 13 tersangka baru dalam dua pekan terakhir.
Langkah pembenahan tersebut menurut Amran tidak hanya menyasar pelaku usaha eksternal, tetapi juga menyentuh oknum internal di lingkungan Kementerian Pertanian. Ia memastikan sejumlah pejabat struktural telah dicopot dari jabatannya dan diproses secara hukum karena diduga melanggar aturan.
"Dari dalam kantor kami, ada. Kami berhentikan. Ini kami penjarakan. Gak boleh. Hidup ini sekali dan kita harus buat legacy," tegas Amran di hadapan masyarakat dan mahasiswa yang hadir.
Selain komoditas beras, Amran juga menyoroti dugaan permainan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit serta praktik under-invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya yang berpotensi merugikan keuangan negara. Ia mengaku telah mengirimkan surat resmi kepada Kapolri guna meminta penindakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga mempermainkan harga TBS di bawah Rp3.000 per kilogram.
"Kalau ada harga (TBS) di bawah Rp3.000, Pak Gubernur, Bupati laporkan. Kita tindak tegas. Enggak ada waktu untuk kompromi," katanya. (*)